Roadshow Inspeksi Penyalur Alat Kesehatan di Lampung dimulai

Bandar Lampung ———————- Alat Kesehatan (Alkes) merupakan salah satu komponen penunjang strategis dalam proses pemberian pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Dalam upaya menjamin alat kesehatan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat, maka alat kesehatan mulai produksi sampai dengan disalurkan harus memenuhi standar.

Inspeksi pembinaan dan pengawasan terhadap sarana Penyalur Alat Kesehatan (PAK) merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memastikan sarana PAK menerapkan persyaratan perizinan , Cara Produksi Alkes yang Baik (CPKAB) dan Cara distribusi Alkes yang Baik (CDAKB).

Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana PAK dilaksanakan melalui kegiatan inspeksi, yang dilakukan dengna cara pemeriksaan setempat (Onsite Inspection) secara rutin/berkala, terhadap sarana PAK yang telah memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) sekurang – kurangnya 1 tahun.

Hal in dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai dari hari kamis (16/08/19) secara berjenjang dan membutuhkan kerjasama aktif dari PAK, Cabang PAK, dan pengguna fasilitas kesehatan dan masyarakat, dalam hal ini petugas dari bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Seksi Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Melalui kegiatan inspeksi sarana PAK akan diperoleh data kondisi sarana PAK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. Untuk sarana yang belum memenuhi persyaratan dilakukan pembinaan agar dapat terus memelihara atau meningkatkan penerapan CPAKB/PKRT dan CDAKB.

Data hasil inspeksi ini sebagai bahan untuk menunjang capaian indikator Rencana dan strategi terkait presentasi sarana PAK yang memenuhi cara pembuatan yang baik.




Ibu Riana Sari Arinal Resmi dilantik Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung 2019 – 2024

BANDAR LAMPUNG —– Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Erni Guntarti Tjahyo Kumolo secara resmi melantik Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ny. Riana Sari Arinal untuk masa bhakti 2019 – 2024, di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (18/06/19).

Sebelumnya, Ny. Riana Sari Arinal juga telah dilantik sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Lampung oleh Ibu Iriana Joko Widodo di Istana Negara sesaat setelah pelantikan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa bhakti 2019 – 2024 pada 12 juni 2019 lalu.
Usai pelantikan, Ny. Erni Guntarti dalam sambutannya menyampaikan Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra Pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam melakukan sinkronisasi program PKK secara berjenjang dengan program pembangunan.

Dengan demikian diharapkan peran PKK sebagai mitra pemerintah dapat mendorong terwujudnya pembangunan di masyarakat. Erni Guntarti menyampaikan harapannya Kepada Gubernur Arinal selaku pembina PKK untuk memberikan dukungan, perhatian dan fasilitas untuk mendukung program – program PKK.

“Keberhasilan pelaksanaan program – program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai OPD selaku pembina TP PKK,” kata Erni Guntarti.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi yang hadir sebagai Pembina PKK Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan organisasi dalam melaksanakan Program kerja lima tahun ke depan.

Sebab, dengan keanggotaan terbesar dan tersebar di berbagai pelosok daerah, PKK berpotensi besar dalam menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Lampung. .

“Saya yakin dan percaya, dengan kebersamaan dan kegotong-royongan seluruh kader PKK hingga Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung kita mampu mewujudkan ‘Rakyat Lampung Berjaya’ dengan baik. Untuk itu, kepada semua pihak, khususnya seluruh kader PKK agar memberikan perhatian serius pada potensi ancaman penurunan kualitas kehidupan yang terjadi di masyarakat, dengan lebih mengaktifkan dan memberdayakan peran Posyandu dan Dasawisma,” kata Gubernur Arinal.

Pada pelantikan tersebut juga dilaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya penandatanganan Pengukuhan Naskah Pelantikan oleh Gubernur Arinal Djunaidi selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Juga penyerahan memori dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung masa bhakti 2014-2019 yang disampaikan oleh Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Frontina Meilyati EP.
Sumber : Humas Provinsi Lampung




Arinal Djunaidi – Chusnunia resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019 – 2024

Keduanya dilantik Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, antara lain: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nanang Trenggono (https://www.kpu.go.id/), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Staf Ahli Gubernur Fahrizal Darminto serta keluarga dari Arinal – Nunik.

Usai pelantikan, Arinal – Nunik diagendakan mengikuti kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Maluku Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pertemuan itu sering dilakukan dan diinisiasi Mendagri pasca pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah arah kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi,” terangnya.

sumber : http://lampungprov.go.id/berita/arinal-djunaidi-chusnunia-resmi-menjabat-sebagai-gubernur-dan-wakil-gubernur-lampung-periode-2019-20.html




Hampir 80% Bencana di Indonesia Terkait Hidroklimatologi

SehatNegeriku, Jakarta, 18 April 2019

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto mengatakan bencana di Indonesia dominan berkaitan dengan hidroklimatologi.

“Hampir 80 persen bencana di Indonesia terkait hidroklimatologi. Artinya bisa diprediksi. Bencana yang predictable sebenarnya bisa diprediksi juga jatuhnya korban,” katanya pada Temu Media tentang Hidroklimatologi, Kamis (18/4) di gedung Kemenkes, Jakarta.

Bencana yang berkaitan dengan hidroklimatologi itu, kata dr. Yuri, adalah bencana ‘sopan’ karena ada prediksi yang bisa kita manfaatkan untuk antisipasi risiko dengan baik. Tidak seperti bencana gempa besar yang terjadi tiba-tiba. Kejadian bencana hidroklimatologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, dan gelombang pasang/badai.

Maka, hidroklimatologi adalah langkah awal bagaimana terjadinya risiko pada manusia akibat gempa. Hidroklimatologi membuat kesiapsiagaan manusia mengurangi risiko.

“Karena itu yang menggugurkan definisi bencana adalah tidak adanya korban jiwa. Kami (Kemenkes) berkolaborasi dengan BMKG soal kerawanan bencana,” ucap dr. Yuri.

Bencana yang berkaitan dengan hidroklimatologi akan menjadi lebih parah ketika ada ulah manusia yang merusak alam.

dr. Yuri mencontohkan pada bencana banjir bandang di Bangka Belitung pada 5 Februari 2019.

“Kalau itu menyalahkan climate change, kenapa tidak terjadi di zaman Sriwijaya. Ternyata penyebabnya ada pergeseran struktur tanah akibat pengerukan timah. Ini bukan masalah cuacanya, ini ulah manusia. Kalau kita meyakini ini (bencana diakibatkan juga oleh manusia) maka pencegahan terjadinya risiko akibat ulah manusia bisa dilakukan,” kata dr. Yuri.

Hidroklimatologi harus dijadikan sebagai early warning system untuk mengelola bencana. Selain itu, keterkaitan antara iklim dengan wabah penyakit baru ditemukan pada wabad DBD.

Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan, BMKG, Marjuki, M.Si mengatakan keterkaitan iklim dengan DBD baru di skala DKI Jakarta. Keterkaitan itu terjadi pada saat mulai peningkatan jumlah kasus DBD di diawali dengan kenaikan kelembaban (RH) >75%.

Data update pada 15 April 2019 tingkat kelembaban wilayah DKI Jakarta pada level tinggi, yakni Jakarta Selatan (RH 82%), Jakarta Timur (RH 80%), Jakarta Pusat (RH 77%), Jakarta Barat (RH 81%), dan Jakarta Utara (RH 76%).

Adanya keterkaitan ini, maka BMKG beserta Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB) membangun Kewaspadaan dini DBD berbasis iklim (DBDKlim) untuk memberikan informasi prediksi pada periode yang akan datang, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.

“Informasi prediksi kasus DBD seharusnya sudah disampaikan sebelum kejadian DBD meningkat, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih dini. Namun, sistem peringatan dini ini baru dilakukan setelah kasus DBD sudah mulai meningkat (Desember 2018),” kata Marjuki.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (D2).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM.




Arab Saudi Tambah Kuota Haji, Kemenkes Siap

SehatNegeriku, Jakarta, 16 April 2019.

Pemerintah Arab Saudi akan memberikan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10 ribu jemaah. Menyikapi hal ini Kementerian Kesehatan menyambut baik dan akan menyiapkan semua sumber daya tambahan yang dibutuhkan sebagai konsekuensi dari kebijakan baru tersebut.

Dengan adanya penambahan kuota jemaah tersebut, sekurangnya akan ada penambahan sekitar 25 kelompok terbang (kloter). Oleh karenanya Kemenkes perlu menyiapkan sumber daya kesehatan yang diperuntukkan bagi setiap kloter. Sumber daya tersebut diantaranya berupa petugas kesehatan, perbekalan kesehatan dan anggaran.

Dalam penyelenggaraan haji bidang kesehatan, penambahan kloter tersebut otomatis akan menambah jumlah Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 75 orang, dengan komposisi setiap kloter dilayani oleh 3 orang tenaga kesehatan, yakni 1 dokter dan 2 perawat.
“Salah satunya akan ada penambahan TKHI sebanyak 25 dokter dan 50 perawat,” terang Dr. dr. Eka Jusup Singka, MSc, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, menanggapi kebijakan pemerintah Arab Saudi, pada Selasa (16/4).

Lebih lanjut Eka menambahkan, pemerintah juga perlu menambah stok obat esensial bagi jemaah sebanyak 10 ribu paket. Ini di luar obat-obatan pribadi milik jemaah haji. Penambahan juga berlaku pada vaksin meningitis meningokokus yang wajib diberikan bagi seluruh jemaah sebelum keberangkatan ke tanah suci. Penambahan tenaga kesehatan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan jemaah haji lainnya berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan anggaran.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya segera dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk mengetahui pemenuhan kriteria istitaah kesehatan haji sekaligus dilanjutkan dengan dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan.
“Kita harus siapkan semuanya. Sebagai respon penambahan kuota tersebut. Insya Allah Kemenkes siap melaksanakannya,” kata Eka.

“Namun demikian kami tetap menunggu konfirmasi dan informasi lebih lanjut dari Kemenag dan hasil rapat kerja dengan DPR,” imbuh Kapuskeshaji.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (AM).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM.

 




Sosialisasi dan Koordinasi POPM Kecacingan pada Daerah Stunting

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes membuka Sosialisasi dan Koordinasi Pemberian Obat Pencegahan Masal ( POPM) Kecacingan pada Daerah Stunting (kab. Lampung Selatan dan kab Lampung Timur) di Provinsi Lampung tahun 2019 (15/04/2019) .

Sosialisasi dan Koordinasi POPM kecacingan pada daerah stunting dalam hal ini kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, Sedangkan ada lagi 2 kabupaten yang akan kita laksanakan pertemuan yg sama yaitu kabupaten Lampung Tengah dan Tanggamus.

Karna pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kabupaten stunting yang akan melakukan intervensi pemberian obat cacing sebanyak 2x dalam 1 tahun, yaitu 4 kabupaten diatas
Sedangkan kabupaten non stunting pemberian obat cacing tetap dilakukan 1x dalam setahun seperti layaknya tahun tahun lalu yang telah dilakukan.

Narasumber dari kegiatan tersebut adalah subdit filariasis dan kecacingan Kementerian Kesehatan RI. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Prov Lampung, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit.

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi dalam rangka pemberian obat cacing (POPM kecacingan) khususnya daerah stunting.
Peserta Kabupaten Dinas kesehatan kabupaten :
Kasi p2pm, Kabid kesmas / kasi gizi, Pengelola Program Tingkat Kabupaten dan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Dinas Pendidikan, Kemenag Kabupaten, PKK kabupaten

unduh materi lengkapnya DISINI




Promosi Kesehatan Rumah Sakit Lebih Ditekankan

sehatnegeriku.com – Jakarta, 28 November 2018

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan permasalahan kesehatan semakin kompleks dimana terjadi Global Burden Non-Communicable Diseases (NCDs), termasuk di Indonesia. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui promosi kesehatan.

“Di Indonesia, Global Burden NCDs dapat dibuktikan di antaranya dengan tingginya prevalensi TBC dan stunting, serta rendahnya cakupan imunisasi. Karena itu, pelayanan kesehatan perlu diarahkan pada upaya promotif dan preventif,” kata Nila pada Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) ke-4 di Jakarta, Rabu (28/11).

Konferensi Nasional PKRS merupakan ajang dikusi dari berbagai pemangku kepentingan, penyelenggara, praktisi dan akademisi, yang hasilnya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dari berbagai pihak.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari mengatakan sebelumnya Konferensi Nasional PKRS ke-3 telah digelar di D.I Yogyakarta. Konferensi tersebut menghasilkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit .

“Konferensi sebelumnya telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang diformulasikan menjadi permenkes (nomor 44 tahun 2018). Di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan, strategi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit,” katanya.

Kirana mengharapkan komitmen yang sekarang juga bisa menghasilkan sesuatu dan ada tindak lanjutnya.

“Jadi tidak hanya di dalam forum pertemuan, ada tindak lanjutnya, RS yang hadir di sini mulai melaksanakan promosi kesehatan rumah sakit,” ucap Kirana.

Selanjutnya, Menkes Nila mengharapkan pelaksanaan konferensi ini dapat menghasilkan komitmen dalam mengimplementasikan PKRS.

“Rumah Sakit diharapkan dapat berkomitmen meyelenggarakan promosi kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Diharapkan promosi kesehatan dapat sebagai penggerak dalam melaksanakan reorientasi pelayanan kesehatan,” kata Nila.

Dalam Permenkes itu rumah sakit wajib menyelenggarakan PKRS dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan. Yang menjadi standar PKRS adalah rumah sakit harus memiliki regulasi promosi kesehatan, melaksanakan assessment promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit.

Selain itu, rumah sakit juga melaksanakan intervensi promosi kesehatan dan monitoring evaluasi promosi kesehatan.

PKRS tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Collaborating Centre for Health Promotion in Health and Health Care, menekankan agar rumah sakit melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dalam mengimplementasikan promosi kesehatan di rumah sakit memerlukan kolaborasi dalam mendukung sistem yang terintegrasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat menentukan agar promosi kesehatan bisa dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(D2)

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM




Gaya Hidup Sehat Cegah Diabetes

sehatnegeriku.com — Jakarta, 31 Oktober 2018

Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang tidak dapat disembuhkan. Tapi dengan kontrol yang baik anak dapat tumbuh dan berkembang selayaknya anak sehat lainnya.

Kontrol itu dilakukan dengan kontrol metabolik, yakni mengupayakan kadar gula darah dalam batas normal atau mendekati nilai normal tanpa menyebabkan anak menjadi kekurangan glukosa dalam darah. Pengelolaannya dilakukan antara lain dengan pemberian tata laksana yang sesuai baik insulin maupun obat-obatan, pengaturan makan, olahraga, edukasi, dan pemantauan gula darah secara mandiri.

Untuk mencapai kontrol metabolik yang optimal dibutuhkan penanganan yang menyeluruh baik oleh keluarga, ahli endokrinologi anak atau dokter anak, ahli gizi, ahli psikiatri, psikolog anak, pekerja sosial, dan educator.

Selain kontrol yang baik, diperlukan juga upaya pencegahan dengan menrapkan gaya hidup sehat. Pertama, mempertahankan berat badan ideal, jika anak memiliki berat badan berlebih, maka upayakan untuk menguranginya sekitar 5-10% untuk mengurangi risiko. Perlu juga diet kalori dan rendah lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik menurunkan berat badan dan mencegah DM tipe-2.

Kedua, perbanyak makan buah dan sayur. Ketiga, kurangi minum minuman manis dan bersoda. Keempat, aktif berolahraga, upayakan untuk berolahraga setidaknya 30 menit sehari untuk mencapai berat badan ideal dan menekan tingginya risiko DM tipe-2.

Selain itu, berolahraga juga dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan kadar insulin. Kelima, batasi waktu penggunaan gadget, karena jika berlama-lama menggunakan gadget sama dengan membiarkan tubuh tidak bergerak dalam waktu lama.

“Upaya pencegahan itu perlu disosialisasikan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga perlu dilakukan oleh semua sektor termasuk masyarakat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Cut Putri Ariane, M.H.Kes, di Gedung Kemenkes, Rabu (31/10).

Berkaitan dengan hal itu, Kemenkes RI akan memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November. Kegiatan yang akan dilakukan, yakni melaksanakan sosialisasi informasi tentang diabetes melalui berbagai media (cetak, elektronik, pemasangan spanduk dan umbul-umbul berisi pesan tentang diabetes).

Selain itu, membuat surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan privinsi di Indonesia untuk melakukan promosi kesehatan, deteksi dini. Kemenkes juga mengimbau kepada seluruh pihak agar berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian DM, termasuk mendorong kementerian dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi masalah kesehatan sehingga semua kebijakan yang ada berpihak pada kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM




Hari AIDS Sedunia, Momen STOP Penularan HIV: Saya Berani, Saya Sehat!

sehatnegeriku.com — Jakarta, 1 Desember 2018

Hari pertama di bulan Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia (HAS). Sejak tiga dasawarsa lalu, tanggal 1 Desember menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran semua orang terhadap penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Seperti yang kita ketahui, tubuh manusia memiliki sel darah putih (limfosit) yang berguna sebagai pertahanan tubuh dari serangan virus maupun bakteri. Virus HIV yang masuk tubuh manusia dapat melemahkan bahkan mematikan sel darah putih dan memperbanyak diri, sehingga lemah melemahkan sistem kekebalan tubuhnya (CD4). Dalam kurun waktu 5-10 tahun setelah terinfeksi HIV, seseorang dengan HIV positif jika tidak minum obat anti retroviral (ARV), akan mengalami kumpulan gejala infeksi opportunistik yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV, yang disebut AIDS.

Situasi HIV /AIDS di Indonesia
Permasalahan HIV dan AIDS menjadi tantangan kesehatan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, HIV/ AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi ODHA jumlah orang dengan HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa) dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun dan 20-24 tahun. Adapun provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (55.099), diikuti Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757).

Jumlah kasus HIV yang dilaporkan terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah AIDS relatif stabil. Hal ini menunjukkan keberhasilan bahwa semakin banyak orang dengan HIV /AIDS (ODHA) yang diketahui statusnya saat masih dalam fase terinfeksi (HIV positif) dan belum masuk dalam stadium AIDS.
HIV itu ada obatnya, antiretroviral (ARV) namanya. Obat ARV mampu menekan jumlah virus HIV di dalam darah sehingga kekebalan tubuhnya (CD4) tetap terjaga. Sama seperti penyakit kronis lainnya seperti hipertensi, kolesterol, atau DM, obat ARV harus diminum secara teratur, tepat waktu dan seumur hidup, untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA serta dapat mencegah penularan.

ARV dijamin ketersediaannya oleh pemerintah dan gratis pemanfaatannya. Pelayanan ARV sudah dapat diakses di RS dan Puskesmas di 34 provinsi, 227kab/kota. Total saat ini terdapat 896 layanan ARV, terdiri dari layanan yang dapat menginisiasi terapi ARV dan layanan satelit. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan terdekat sangat dibutuhkan agar ODHA tetap semangat dan jangan sampai putus obat.

Data Kementerian Kesehatan tahun 2017 mencatat dari 48.300 kasus HIV positif yang ditemukan, tercatat sebanyak 9.280 kasus AIDS. Sementara data triwulan II tahun 2018 mencatat dari 21.336 kasus HIV positif, tercatat sebanyak 6.162 kasus AIDS. Adapun jumlah kumulatif kasus AIDS sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 sampai dengan Juni 2018 tercatat sebanyak 108.829 kasus.

Cegah HIV Meski Tidak Mudah Menular
Virus HIV tidak mudah menular, karena hanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak amanberisiko, berbagi jarum suntik, produk darah dan organ tubuh, serta dari ibu hamil yang positifdengan HIV dapat menularkan kepada bayinya. Perlu diketahui bahwa virus HIV tidak menular melalui penggunaan toilet bersama, gigitan nyamuk/ serangga, menggunakan alat makan bersama, bersalaman/ berpelukan, ataupun tinggal serumah dengan ODHA. Karenanya, berperilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya penularan HIV dan tidak perlu menjauhi ODHA. Untuk itu, menjadi ODHATerinfeksi HIV bukanlah penghalang untuk bersosialisasi, bekerja, dan berkeluarga.

Seseorang yang terinfeksi virus HIV berpotensi menularkan meski tidak memiliki ciri yang dapat dilihat secara kasat mata (fisik). Status HIV seseorang hanya dapat diketahui dengan melakukan cek/pemeriksaan darah di laboratorium. Karena itu, Jika merasa pernah melakukan perilaku berisiko atau merasa berisiko tertular segera lakukan tes HIV.

Secara khusus, bagi para pasien TBC juga perlu diperiksa status HIV-nya, apabila ternyata HIV nya positif, obat ARV dapat membantu keberhasilan pengobatan TBC. Demikian pula bagi para ibu hamil, saat memeriksakan kehamilannya sebaiknya diperiksa pula status HIV, sifilis dan hepatitis B, agar apabila positif dapat segera diberi tindakan pengobatan sehingga penularan kepada bayinya dapat diminimalisasi sehingga terjamin kesehatan baik ibu maupun anak yang dikandungnya.

Upaya pencegahan dan pengendalian HIV -AIDS bertujuan untuk mewujudkan target Three Zero pada 2030, yaitu: 1) Tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, 2) Tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan 3) Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV AIDS (ODHA).

Pada Hari Aids Sedunia (HAS) tahun 2017 lalu, telah dicanangkan strategi Fast Track 90-90-90 yang meliputi:untuk mempercepat pencapaian 90% dari orang yang hidup dengan HIV (ODHA) mengetahui status HIV mereka melalui tes atau deteksi dini; 90% dari ODHA yang mengetahui status HIV untuk memulai terapi pengobatan ARV) dan 90% ODHA yang dalam pengobatan ARV telah berhasil menekan jumlah virusnya sehingga mengurangi kemungkinan penularan HIV; serta tidak ada lagi stigma dan diskriminasi ODHA.
Dalam rangka mencapai target Fast Track 90-90-90, Kementerian Kesehatan juga menggaungkan strategi akselerasi Suluh, Temukan, Obati dan Pertahankan (STOP) untuk mencapai target tahun 2030 tersebut. Tahun ini, diluncurkan pula strategi Test and Treat, yaitu ODHA dapat segera memulai terapi ARV begitu terdiagnosis mengidap HIV.

Selain itu, untuk pencegahan infeksi dan penularan HIV, masyarakat perlu mengingat hal-hal berikut:

  • Bagi yang belum pernah melakukan perilaku berisiko, pertahankan perilaku aman (dengan tidak melakukan perilaku seks berisiko atau menggunakan narkoba suntik);
  • Bila sudah pernah melakukan perilaku berisiko, lakukan tes HIV segera!
  • Bila tes HIV negatif, tetap berperilaku aman dari hal-hal yang berisiko menularkan HIV;
  • Bila tes HIV positif, selalu gunakan kondom saat berhubungam seksual, serta patuhi petunjuk dokter dan minum obat ARV, agar hidup tetap produktif walaupun positif HIV;
  • Jika bertemu ODHA, bersikap wajar dan jangan mendiskriminasi atau memberikan cap negatif, dan berikan dukungan; dan
  • Jika berinteraksi dengan ODHA, jangan takut tertular, karena virus HIV tidak menular baik itu melalui sentuhan, keringat, maupun berbagi makanan. HIV hanya menular melalui cairan kelamin dan darah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (myg)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM




Dinkes Provinsi Lampung raih Juara E-aspirasi untuk kedua kalinya

Untuk kedua kalinya Website yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meraih juara dalam penilaian Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia (E-ASPIRASI) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 54. Sebelumnya pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meraih Juara I dan pada tahun 2018 ini meraih Juara II secara Nasional

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI ini merupakan hasil penilaian terhadap pengelolaan website Dinas Kesehatan Provinsi se Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, Dr.drh. Didik Budijanto, M.Kes, turut mengapresiasi keberhasilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam mengelola website sehingga dapat tetap mempertahankan keberhasilan tahun 2018 ini. Didik juga berharap kedepan website Dinas Kesehatan Provinsi dapat menampilkan aplikasi data sehingga makin mempermudah publik untuk mengaksesnya.

Sebagaimana diketahui website Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang beralamat http://dinkes.lampungprov.go.id terus berupaya meningkatkan mutu dan layanan informasi kepada masyarakat. “Statistik pengunjung setiap bulannya kita pantau, sehingga dari situ kita ketahui kebutuhan informasi dari pengunjung” ujar dr. Asih Hendrastuti, M.Kes selaku pengelola Website. Lebih lanjut Asih mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari waktu kewaktu.

“Saat ini kami terus berupaya men direct pengunjung ke website dengan meningkatkan peran media sosial yang kita punyai yaitu Fans Page Facebook Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta akun instagram @dinkesprovlampung” ujar juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini