Tangani Korban Gempa, Kemenkes Bentuk Nakes percluster

Pos Cluster Kesehatan ini, terdiri dari subcluster Layanan Kesehatan yang bertugas memberikan layanan medis baik pada masa tanggap darurat atau masa pemulihan darurat.

Palu, 8 Oktober 2018

Sebagai respon bidang kesahatan terhadap kejadian gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Kemenkes mendirikan Pos Cluster Kesehatan yang terdiri dari sejumlah subcluster.

Pos Cluster Kesehatan ini, terdiri dari subcluster Layanan Kesehatan yang bertugas memberikan layanan medis baik pada masa tanggap darurat atau masa pemulihan darurat.

“Ada juga subcluster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Nantinya mereka akan banyak berperan dalam konteks pengelolalan kualitas lingkungan di sekitar pengungsian,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto.

Selain itu, pada Subcluster Kesehatan Reproduksi akan dilakukan intervensi terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta perlindungan anak dan balita.

Subcluster Gizi, tambah dr. Yurianto, di masa tanggap darurat harus ada pengawasan terkait pengolahan gizi, baik pengolahan di tingkat dapur umum maupun pengawasan terkait kebutuhan gizi khusus pada kelompok-kelompok rentan tertentu, seperti anak dan orang lanjut usia.

“Kemudian pada Subcluster Kesehatan Jiwa, ini sangat penting. Di setiap bencana memunculkan trauma psikologi. Ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan. Karena ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” kata dr. Yurianto.

Selanjutnya, ada pula Tim Pengolah Data. Ini menjadi pusat data dari aktivitas seluruh subcluster yang nantinya akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan berikutnya.

Yang terkahir subcluster inforamasi. Dr. Yurianto mengatakan melalui subcluster ini akan menghasilkan informasi yang bisa dipublikasikan maupun untuk dikomunikasikan kepada pengelola perencanaan pada level pemerintah.

“Ini keseluruhan yang harus kita kendalikan dan kita butuhkan untuk mengintegrasikan nya. Di setiap posko akan kita libatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pendamping dan pengolah data, dan beberapa dari rekan NGO yang bisa berkontribusi pada pengelolaan manajemen keposkoan ini,” kata dr. Yurianto.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected]. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Share: